TAHANAN POLITIK

Kashmir Civitas menuntut pemebasan semua tahanan politik Kashmir – termasuk pimpinan perlawanan, yang telah ditahan secara ilegal, menjadi tahanan rumah maupun dipenjara secara brutal. Kami menuntut dihentikannya penindasan Hindutva Fasis India, budaya pelecehan serta terror yang disponsori oleh negara terhadap perwakilan masyarakat sipil Kashmir yang damai melalui kesaksian palsu, tuduhan palsu serta pengadilan atas kasus palsu.

Apsirasi Kashmir untuk kebebasan, dari pendudukan militer India, tegas, kukuh dan tidak terbantahkan. Mobilisasi massa yang dinamis, dengan membawa ratusan ribu warga Kashmir ke jalan adalah buktinya. Pasukan pendudukan India telah merespon ungkapan ketidakpuasan massa ini dengan pembunuhan secara brutal, dengan menimbulkan luka - seperti secara sengaja membutakan dan melukai serta dengan melakukan penahanan - bahkan terhadap anak-anak. Dengan memanfaatkan peraturan hukum brutal seperti Public Safety Act (PSA), ribuan pemuda Kashmir, anak-anak dan pejuang perdamaian telah ditahan. Amnesty International menyebut PSA sebagai sebuah “hukum tanpa aturan”. Amnesty International has called PSA a ‘lawless law.’

Kashmir Civitas menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Segera bebaskan semua tahanan politik Kashmir.
2. Berikan akses bagi perwakilan PBB untuk menemui mereka yang dipenjara demi memverifikasi dugaan perkosaan, kekerasan seksual dan bentuk penyiksaan sadis/pelecehan terhadap pria, wanita bahkan anak-anak di penjara India.
3. Hentikan kebebasan bertindak dan terlepas dari hukum, yang disponsori oleh negara India dalam menghadapi warga Kashmir yang mengekspresikan hak sipil dan sikap politiknya.
4. Pencabutan Hukum Draconian seperti AFSPA dan PSA yang memungkinkan penahanan tanpa batas waktu, tanpa tuntutan maupun pengadilan. like AFSPA and PSA that allow for indefinite detention without charges or trial.
5. Mulai proses politik dengan perwakilan asli Kashmir yang telah diwakili oleh Hurriyat Conference and Pakistan yang akan mengarah pada dekolonisasi, demiliterisasi dan pemungutan suara yang disponsori PBB di wilayah yang disengketakan. Hurriyat Conference and Pakistan that will lead to decolonization, demilitarization and the UN sponsored plebiscite in disputed territory.