Kashmir Civitas Kashmir Civitas merupakan masyarakat sipil internasional dan organisasi advokasi strategis yang berkomitmen kepada peningkatan sosio-politik, pendidikan, perekonomian dan moral bagi penduduk Kashmir. Organisasi kami mengkampanyekan dan memperjuangkan hak mendasar untuk menentukan nasibnya sendiri bagi penduduk di wilayah yang disengketakan di wilayah Jammu dan Kashmir, yang selanjutnya akan disebut sebagai Kashmir. Hal ini tidak semata berdasar kepada hak mutlak yang mereka miliki, namun juga kepada 18 resolusi PBB mengenai Kashmir. Lebih jauh, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 39 yang dikeluarkan pada 20 Januari 1948 dan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 47 yang dikeluarkan pada 21 April 1948, keduanya secara tegas mengakui hak menentukan nasib sendiri yang melekat pada penduduk Kashmir, yang seharusnya ditentukan dengan cara pemungutan suara dalam kondisi yang bebas dan adil dibawah naungan PBB.
Organisasi kami mempercayai bahwa sengketa di Kashmir bukanlah masalah bilateral antara Pakistan dan India, namun lebih kepada masalah internasional. Akan tetapi penduduk Kashmir tetaplah merupakan pihak yang paling berkepentingan sebagai subyek wilayah yang disengketakan, yang tetap memiliki setiap haknya untuk menolak kolonisasi wilayahnya oleh pendudukan militer India. Atas dasar itu, organisasi kami menjunjung tinggi demokrasi, prinsip kebebasan, persamaan dan kehormatan yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, gender maupun kepercayaan yang dimiliki. Organisasi kami bertujuan melobi, memfasilitasi dan bekerja untuk meningkatkan moral, pendidikan, perekonomian, budaya dan politik bagi masyarakat Kashmir, baik mereka yang berada di wilayah bersengketa maupun yang menjadi diaspora.
Akhir kata, organisasi kami mempercayai bahwa asal-usul budaya, geografis, agama, dan politik dari wilayah yang disengketakan menunjukkan secara jelas bahwa Kashmir bukanlah bagian dari India. Fakta menunjukkan Kashmir tidak pernah menjadi bagian dari India, terlepas dari penyimpangan sejarah yang terus disebar luaskan untuk menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal ini sayangnya juga berkaitan dengan dirampasnya identitas masyarakat dan lembaga muslim Kashmir, yang merupakan identitas mayoritas etnis/agama/budaya di wilayah yang disengketakan. Oleh karena itu, organisasi kami mendorong pengembangan pemerintahan yang inklusif dan pluralistik, yang mengakui aksiologi lokal serta nilai-nilai dan norma-norma komunitas mayoritas, dengan tetap melindungi hak-hak minoritas.
.